Bersumber dari Dana Desa Drainase Desa Pagar Sari Diduga Dibuat Asal-asalan
Warga Desa Pagar Sari yang mengaku bernama Antonio,24-04-2022 mengatakan, saya sedikit mengerti tentang bangunan,Drainase ini rehab bukan buat baru,sudah selesai kurang lebih satu minggu yang lalu,menurut prediksi saya rehab Drainase diduga yang penting ada bukti Fisik,dugaan saya pribadi karena ini menjelang Lebaran Idul Fitri,"ungkapnya Sinis".
Hal Senada dikatakan warga desa Pagar sari yang tidak mau disebut namanya 24-04-2022 mengatakan semua Perangkat Desa Baru dan mungkin belum mengerti TUPOKSI sehingga salah diduga belum mengerti pekerjaan,seperti halnya rehab Drainase Dusun 2 Desa Pagar Sari masih layak dipergunakan malah direhab,padahal masih banyak yang lebih membutuhkan atau direalisasikan ketempat lain,justru rehab Drainase yang lokasinya didekat rumah Kades Diduga hanya menguntungkan sepihak saja,seharusnya kades baru yang ingin membangun desa lebih mementingkan kepentingan masyarakat banyak bukan mengementingkan membangun dilokasi yang kesannya mementingkan kepentingan pribadi,"ujarnya".
MAULUDIN Kepala Desa Pagar Sari Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan saat dikonfirmasi diRuang Kerjanya 27-04-2022 mengatakan pekerjaan drainase terhenti sementara hujan,bukan berarti sudah selesai,kalau pekerjaan tersebut sudah selesai nanti kita pasang papan proyeknya,di papan tersebut siapapun bisa baca data yang jelas,untuk berapa panjang volume,berapa ketebalannya saya belum bisa memberitahu karena pekerjaannya belum selesai,PPTK kami melibatkan Perangkat Desa dan BPD,siapa yang terlibat juga belum bisa saya beritahu,yang jelas melibatkan Perangkat dan BPD,"ujarnya".
MAULUDIN menambahkan Papan merk nanti saya pasang setelah pekerjaan sudah selesai,sudah saya persiapkan,nanti akan saya pasang serentak dengan prasasti dan yang lainnya.Karena disebabkan oleh hujan membuat bangunan tertunda,kami alihkan pembangunan kandang sapi,"tambahnya".
HERI AS Ketua Unit Dewan Pimpinan Daerah Watch Relation of Corruption Pengawas Aset Negara Republik Indonesia (DPD WRC PAN RI) Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan 27-04-2022 mengatakan, Peraturan Presiden no 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang / jasa Pemerintah (PBJP) merupakan perubahan dari Perpres no 16 tahun 2018.Diberlakukannya Perpres 12/2021 terbaru ini sangat penting guna memperbaiki tata kelola,menurunkan permasalahan korupsi dalam dunia tender pengadaan barang/jasa,meningkatkan transparansi,akuntabilitas,dan juga meningkatkan kecepatan penyerapan anggaran.
HERI AS Menambahkan didalam PERPRES sudah sangat jelas dalam pengelolaan anggaran keuangan negara yang bersumber dari dana APBN ataupun APBD harus dikelola secara Transparansi,maka dari itu seperti halnya pembangunan suatu pisik masyarakat harus tau,bersumber darimana dan berapa anggarannya,seperti halnya laporan beberapa warga Desa Pagar Sari Transparansi pengelolaan Anggaran belanja Desa diduga terindikasi kurang Transparan,karena pembangunan Drainase tidak terpasangnya papan kegiatan diduga dikerjakan asal-asalan terindikasi asal jadi.Kepada pihak terkait saya berharap untuk lebih responsip untuk menindaklanjuti permasalahan ini,khususnya inspektorat agar bertindak tegas supaya dapat mengurangi tindak pidana korupsi,"ujarnya".(Irawan)
