Temui Ketua BPK RI dan Menteri PUPR, Ini Yang Ditanyakan Muhammad Nasir
BANYUASIN, KabaRakyatsumsell.id --Anggota DPRD Banyuasin Muhammad Nasir, S.Si menyoroti terkait Kebijakan Alokasi Anggaran Pembangunan Infrastruktur secara Nasional dan Pola Pelaaksanannya, Mulai dari Perencanaan, Pelelangan, Pelaksanaan Kegiatan, Pengawasan, dan Pemeriksaan kegiatan.
"Mengingat Kementerian PU PR dengan Alokasi Anggaran yang tersebar di Seluruh wilayah Indonesia dapat dilaksanakan dengan maksimal," ujar Ketua DPRD Banyuasin Muhammad Nasir, Kamis (10/02).
Untuk itu Muhammad Nasir Menyampaikan dan memohon penjelasan Kepada Bapak Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Bapak DR. Agung Firman Sampurna, SE., M.Si, CA, CPA dan menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Bapak Ir. Mochamad Basoeki Hadimoel Jono, M.Sc., PHD.
Menurut Muhammad Nasir dari hasil pertemuannya dengan Ketua BPK RI dan Menteri PUPR tersebut Semua Aspirasi akan di tampung dan ditindaklanjuti sesuai kemmpuan."Semua Aspirasi kita akan ditampung dan ditindaklanjuti," ungkap dia. (Adm).
