Praktisi Hukum Muba Minta KPK Kembali Periksa Dinas PUPR
MUBA,KabaRakyatsumsel.id - Beberapa Waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat geger kabupaten Musi Banyuasin, atas kasus yang melibatkan Bupati Non-Aktif DRA, Kadis PUPR Muba HM, Kabid SDA ED, dan Kontraktor Swasta SUH.
Didalam Persoalan tersebut, banyak Saksi-saksi yang terlibat baik didalam galangan ASN, maupun Swasta. Tercatat hampir 30 orang diperiksa oleh Penyidik Lembaga Anti Rasuah didalam Perkara tersebut, diduga banyak Penerimaan Fee Proyek yang telah terstruktur.
Salah Satu Praktisi Hukum kabupaten Musi Banyuasin Dr Wandi Subroto SH MH menanggapi hal tersebut mengatakan, bahwa ini sangat berpengaruh kepada kinerja dari Kepala Daerah dan Kesuksesan Visi Misi Muba Maju Berjaya Tahun 2022.
" Kita ketahui ini sangat berpengaruh, apalagi terkait pembangunan Infrastruktur di kabupaten Musi Banyuasin, banyak jalan-jalan di Muba yang belum bisa dikatakan baik dan ini yang harus kita perhatikan dengan baik untuk langkah kesuksesan Muba Maju Berjaya Visi Misi Dodi-Beni beberapa waktu lalu," ungkap Pria bergelar Doktor ini.
Lanjut Wandi, kita ambil contoh Terkait pembangunan kami anggap itu banyak di biarkan karena bisa kita lihat, tidak usah jauh-jauh dari jalan Kolonel Wahid Udin, Jalan Merdeka itu banyak sekali lubang-lubang yang bisa membahayakan jiwa pengguna jalan, jadi konkritnya Pemerintah bagaimanapun caranya pembangunan ini tetap jalan jangan hanya fokus di Reshuffle jabatan ASN.
" Bagaimana kabupaten Musi Banyuasin ini mau Maju kalau ibu kota kabupatennya saja masih banyak jalan-jalan yang rusak parah, bisa kita bayangkan bagaimana nasib warga Muba yang berada di desa -desa," cetusnya.
Untuk Reshuffle jabatan itu sendiri sangat berpengaruh karena waktu sangat singkat sekali karena sebentar lagi kita tau masa jabatan Bupati ini akan berakhir. Harapan kepada instansi - instansi terkait ini sudah yang Ke - 2 kalinya kabupaten Musi Banyuasin ini tertangkap tangan oleh KPK jangan sampai ke 3 kalinya.
" Tapi saya lihat masih ada kemungkinan untuk OTT yang Ke - 3 kalinya karena tidak adanya mekanisme perubahan di dinas PUPR khususnya, mereka masih menanyakan setoran-setoran sampai saat ini," dikatakannya Geram.
Disebutkannya, karena tepatnya beberapa waktu lalu, ada juga orang dinas menelepon rekanan kita untuk minta setoran, itu Kelas Kabid dan PPTK, yang sempat diperiksa pada saat OTT kemarin bukan efek jerah untuk pejabat di Musi Banyuasin ini, malah tambah menjadi - jadi khusus di dinas PUPR Muba.
" Kami juga harap Tim Saber Pungli di kabupaten Musi Banyuasin ini berperan aktif demi menjaga kondusifitas keamanan kabupaten Muba ini," tegasnya.
