Ada Enam Dokumen Yang Harus Dinilai Dalam Pembentukan BLUD
BANYUASIN, kabarakyatsumsel.id – Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Puskemas dan Rumah Sakit Pratama Banyuasin telah memasuki tahapan Final atau pemaparan implementasi kerja dari masing - masing UPT Puskesmas dan Rumah Sakit.
Paparan dokumen pembentukan administrasi tersebut berlangsung di ruang rapat Wakil Bupati Banyuasin. Tujuan dibentuknya BLUD adalah peningkatan kinerja layanan sehingga diperlukan perubahan pola pikir pengelola BLUD demi terciptanya peningkatan kualitas layanan rumah sakit kepada seluruh masyarakat Kabupaten Banyuasin.
"Hal ini bisa dicapai apabila ada niat dan sinergi dari Puskesmas, RSUD, Dinkes, BPKAD dan Pemerintah Kabupaten Banyuasin," kata Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya manusia Kabupaten Banyuasin Zazili Mustofa pada acara tersebut, Selasa (28/09).
Zazaili Mustofa menjelaskan bahwa ada enam dokumen yang harus dinilai dalam proses pembentukan BLUD ini diantaranya, Surat pernyataan kesanggupan, Kelembagaan, Prosedur kerja, Pengelompokan fungsi Akuntabikitas berbasis kerja, Pengelolaan sumber daya manusia dan Rencana Strategis
“Akan kita nilai layak atau tidak layak, penilaian langsung dari Bagian Perekonomian dan Dinas Kesehatan. Hari ini kita mulai proses, Melihat bobot nilai, jika diatas 60 nilainya, akan kita rekomendasi ke Bupati untuk memiliki BLUD,”jelasnya.
Menurut Zazili, pembentukan BLUD ini bukan hanya bisa dilakukan di Dinkes saja, tetapi bisa jadi dibentuk pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain, seperti perpustakaan daerah dan Dinas Tenaga kerja juga.
“Dengan adanya manejemen BLUD ini, Pihak Puskesmas atau Rumah Sakit bisa mengelola dan menata sendiri manejemen mereka, sehingga memajukan lembaga. Contohnya Puskemas ada pengelolaan parkir untuk pemasukan, membuat ATM koordinasi dengan perbankan,”jelasnya.
Uang yang dihasilkan, Lanjut Zazili, bisa menjadi pemasukan untuk pembangunan infrastruktur, disini juga butuh orang yang mampu memimpin memajukan BLUD ini. Bagaimana mereka mempunyai Inovasi untuk menghasilkan pemasukan sehingga mandiri dan meringankan pemerintah daerah
"Di minta Kepada pimpinan puskesmas dan RS BLUD harus mampu berinovasi dalam meningkatkan pendapat untuk meningkatan pelayanan kepada masyarakat, Manfaatkan juga kondisi lingkungan kerja dan program jaminan asuransi kesehatan,"pintanya.
“Masalah Launching nanti, kita akan koordinasi dengan Bupati dan wakil Bupati, karena BLUD ini sudah bicara anggaran sendiri, langsung ke Sekda dan Dinkes hanya mendampingi, kita berpacu memasuki tahapan itu," terangnya.
Dikatakannya, dalam rangka pembentukan BLUD khusunya Puskesmas dan RSUD serta upaya untuk peningkatan kinerja layanan dengan tujuan kepada perbaikan kinerja keuangan. Selanjutnya juga disampaikan bahwa BLUD merupakan salah satu gambaran tentang Reformasi Keuangan Negara.
Dimana lanjutnya, BLUD merupakan wujud nyata dari pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, penerapan tata kelola yang baik, kemandirian pengelolaan keuangan dan pelaksanaan pertanggungjawaban yang transparan.
"Konsep BLUD adalah pencapaian peningkatan kinerja Puskesmas dan Rumah Sakit melalui fleksibilitas pengelolaan keuangan dan tata kelola yang baik. Dikemukakan juga dalam untuk gaji pegawai agar tidak terburu-buru menerapkan renumerasi dan sementara masih menggunakan perhitungan jasa medis," urainya.
Sementara Asisten II Pemkab Banyuasin Drs. M. Yusuf, M.Si mengatakan dengan paparan dari masing - masing UPT Puskesmas kita dapat mengetahui kesiapan serta kendala dan peluang bagi Puskesmas untuk kita jadikan BLUD.
Bila sudah terbentuk BLUD maka kita harapkan pelayanan pagi Puskesmas dapat kita tingkatkan dengan demikian Banyuasin sehat dapat tercapai.
"Implementasi BLUD yang baik menuntut perubahan pola pikir dari pengambil keputusan di Pemda, membuat perangkat-perangkat yang baik, pimpinan BLUD mempunyai jiwa enterpreneurship dan terciptanya tata kelola BLUD yang baik," pungkasnya (Adm).
