Tahap Pertama, Rekrutmen PPPK Muba Dimulai Februari Sekda Muba Drs Apriyadi Msi Mengikuti sosialisasi PP No 49 di Batam
Batam, kabarakyatsumsel.com - Rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mulai menemukan titik terang, hal ini terjawab dalam pertemuan Rapat Koordinasi Dalam Rangka Sosialisasi Peraturan Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen PPPK dan Rencana Pengadaan PPPK Tahap I Tahun 2019 di Swiss Belhotel Harbour Bay Batam, Rabu (23/1/2019).
Pada pertemuan tersebut dihadiri Kepala Daerah atau perwakilan daerah se-Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Muba pada kesempatan tersebut diwakili Sekretaris Daerah Muba Drs H Apriyadi MSi.
"Rekrutmen PPPK tahap pertama akan dimulai pada Februari mendatang. Rekrutmen PPPK tahap pertama nantinya di Muba dikhususkan untuk K2 guru, kesehatan dan penyuluh pertanian dan rekrutmen tahap II akan dilaksanakan pada Mei 2019 setelah Pilpres dikhususkan untuk jabatan Fungsional (JF), JPT Madya, JPT Utama Tertentu," ungkap Sekda Muba, Drs H Apriyadi MSi.
Dikatakan, terkait teknis pelaksanaan pihak Pemkab Muba masih menunggu Permenpan tentang pengadaan PPPK. "Selain itu, dalam kesempatan rakor tadi Kabupaten Muba menyampaikan agar kiranya untuk anggaran gaji PPPK dibebankan ke APBN, dan masukan ini juga diikuti oleh daerah lainnya," bebernya.
Menurut Apriyadi, penganggaran gaji PPPK sudah sangat tepat untuk dibebankan APBN, pasalnya banyak daerah-daerah yang tidak siap untuk pembayaran gaji PPPK kalau dibebankan ke APBD. "Semoga masukan ini nantinya bisa diterima," ujarnya.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin membuka rapat Koordinasi Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen PPPK dan Rencana Pengadaan PPPK Tahap I Tahun 2019 di Swiss Belhotel Harbour Bay Batam.
Menpan RB RI, Syafruddin merasa bangga bisa dapat hadir pada Rakor ini. "Kebanggaan bagi saya bisa hadir pada rakor ini, karena ini diikuti oleh peserta perwakilan dari seluruh Indonesia," katanya.
Menurutnya, ini merupakan momentum bagi negara dalam membangun postur generasi ASN yang berkualitas yang mampu menyanggang birokrasi pemerintahan serta mengantar rakyat kepintu gerbang kesejahteraan.(rdi)
