Tak Bisa Coblos Tak Milik Form A5
MUARA ENIM,KabaRakyatsumsel.com-Karena tidak memiliki formulir A5, ratusan pasien, keluarga pasien, petugas Rumah Sakit Daerah Rabain Muara Enim tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada Pilkada Serentak 2018, Rabu (27/6/2018) kemarin.
Pantauan wartawan Sumateranews.co.id di lapangan, para petugas dari TPS 10 Kelurahan Muara Enim yang merupakan TPS terdekat di RSUD Rabain, sempat mendatangi langsung ke Rumah Sakit serta banyak menemukan pasien dirawat, keluarga pasien bahkan petugas RSUD Rabain yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena tidak memiliki formulir A5 sebagai syarat memilih di luar wilayah tempat tinggal.
Padahal mereka memiliki undangan untuk memilih C6 dan KTP elektronik namun karena tidak mengetahui bahwa harus membawa formulir A5 sehingga mereka tidak bisa menggunakan hak pilih.
Menurut Fitri (35) warga Desa Tanjung Raja, mengaku tidak bisa menggunakan hak pilihnya.
Padahal dirinya sudah jauh-jauh hari membawa formulir C6 kwk dan E-KTP .
“Saya tidak tahu harus membawa A5 karena sibuk mengurus orang sakit. Setahu saya jika bisa menunjukkan KTP el bisa memilih,” cetusnya.
Hal senada dikatakan oleh salah satu petugas rumah sakit yang enggan disebutkan namanya, bahwa pihaknya juga merasa tidak bisa menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara.
Padahal ia lagi bertugas di rumah sakit yang tentu tidak bisa ditinggalkan karena menjaga orang sakit.
Seharusnya, menyediakan TPS khusus dan menyosialisasikan jauh-jauh hari jika harus menggunakan A5 untuk memilih.
“Katanya mau meningkatkan angka partisipasi. Kami juga tidak mungkin meninggalkan tugas, jadi kami tidak bisa pulang,” tegasnya.
“Dikonfirmasi Komisioner KPU Bidang Tekhnis Ahyaudin mengatakan, pihaknya berpedoman dengan aturan bahwa bagi warga yang hendak memilih di luar wilayahnya harus menunjukkan KTP el dan formulir A5.
Untuk keluarga pasien dan petugas, apabila masih bisa meninggalkan sesaat agar kembali ke rumah masing masing untuk menggunakan hak pilihnya. Sebab pihaknya tidak mau mengambil resiko.
‘’Jadi kami tetap berpedoman pada aturan yang ada. Kalau kami mengizinkan nanti bisa jadi masalah buat kami,” ujar Ahyaudin.
