PAD Pusat Oleh-Oleh Khas Prabumulih Tak Jelas
Mirisnya, keberadaan fasilitas bagi penunjangan dan peningkatan produktivitas para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di kota Prabumulih itu, penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah belum pernah diterima oleh Pemkot Prabumulih sejak diresmikan tahun 2017 lalu sampai saat ini.
“Lokasi Pusat oleh-oleh khas kota Prabumulih yang disewa dari 5 unit ruko di Tugu Air Mancur itu tidak tau kejelasannya. Apalagi income retribusi ke Pemkot Prabumulih juga sampai sekarang tidak ada sama sekali,” ungkap Pj Wali Kota Prabumulih, H Richard Cahyadi AP SH dibincangi malam kemarin (12/6).
Padahal, kata Richard, ruko lima pintu itu dibiayai oleh pihak Pemkot Prabumulih yang telah mengeluarkan anggaran APBD senilai Rp250 juta untuk biaya kontrak sewa selama 1 tahun di tahun 2017 kemarin. "Itu jelas menggunakan anggaran APBD Prabumulih 2017 sebesar Rp250 juta, yang disewa kepada pihak ketiga atau pemilik rukonya," kata dia seraya menuturkan pihaknya belum mengetahui jelas kepemilikan pihak ketiga ruko tersebut.
Selaku pejabat wali kota Prabumulih yang baru, Richard pun sangat menyayangkan, pembiayaan yang dikeluarkan pada saat itu oleh Pemkot Prabumulih cukup besar tak sebanding tanpa adanya hasil pencapaian nilai yang masuk kedalam kas daerah atau PAD Pemkot Prabumulih.
yang didapatkan ang ondisi keberadaan pusat oleh-oleh kota Prabumulih.
“Kondisi pusat oleh-oleh 5 ruko yang disewa itu kami ketahui ketika kita cek kontrak sewa-menyewa ruko itu habis kontraknya April 2018 kemarin. Lalu, tadinya akan kita teruskan kontrak tempat itu, tapi saat kita cek, sampai sekarang keberadaan pemiliknya itu juga tidak jelas punya siapa,” terangnya.
Melihat kondisi tersebut, Richard pun pihaknya sementara ini juga telah melakukan survei pencarian lokasi strategis untuk pengalihan tempat pusat oleh-oleh khas Prabumulih yang baru.
"Kedepannya ini kita rencanakan akan kita alihkan tempatnya tapi sementara kita masih mencari tempat yang strategis untuk tempat pusat oleh-oleh ini," tuturnya.
Selain itu. Richard mengatakan, pegawai-pegawai di pusat ole-ole inipun sekarang ini menjadi sorotan. Mengingat, biaya yang dikeluarkan Pemkot Prabumulih selama ini cukup besar hanya untuk membayar upah beberapa orang karyawati di pusat oleh-oleh tersebut yang diketahui berstatuskan PHL Pemkot Prabumulih.
“Mereka (pekerja di pusat ole-ole) yang kerjanya hanya sekedar duduk-duduk menunggu pembeli di pusat oleh-oleh itu juga semua di PHL kan dan gajinya sudah gaji profesional. Nah, makanya tahun ini tidak akan kita lanjutkan, kalau tahun sebelumnya penggunaan dana Pemkot untuk hal ini sudah dilakukan,” tuturnya.
Richard pun menegaskan untuk kelanjutnya pusat oleh-oleh khas kota Prabumulih kedepannya, Pemkot masih mencari lokasi tempat lain.
“Maka tahun ini saya tegaskan jelas tidak akan kita lanjutkan. Yang jelas untuk toko ole-ole oke milik kita, tapi diluar itu saya tidak tahu, apakah milik Pemkot atau bukan saya tidak tahu, sebab sampai hari ini saya tidak tahu,” tandasnya.
