Dugaan Kasus Asusila dan Ijazah Palsu, HDMY Kembali Dituntut Mundur
PALEMBANG, KabaRakyatsumsel.com- Puluhan massa yang tergabung dalam Front Rakyat Berantasan Korupsi Sumsel (FRAKSI) Menggelar aksi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel Senin (25/6).Dalam aksinya, massa meminta kepada pihak terkait yakni KPU Sumsel dan Bawaslu Sumsel untuk membatalkan proses pencalonan yang dilakukan pasangan Herman Deru Dan Mawardi Yahya (HDMY).
"Kita minta kepada pihak terkait untuk membatalkan pencalonan pasangan HDMY dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumsel yang akan digelar 27 Juni mendatang" ungkap Ari koordinator aksi saat ditemui disela-sela aktivitas demo nya.
Dikatakan Ari, ada beberapa hal yang membuat mereka menuntut pihak penyelenggara pemilu membatalkan pasangan tersebut.
Pertama, Calon Gubernur Herman Deru saat ini masih memiliki permasalahan atas dugaan perselingkuhannya dengan pembantu rumah tangga (PRT) nya yang bernama Anisa Piatul yang menghasilkan satu orang anak yang bernama Agung Firmansyah.
"Kita minta masalah ini diselesaikan terlebih dahulu, bila perlu Herman Deru melakukan tes DNA untuk membuktikan jika anak dari Anisa Piatul tersebut bukan anaknya" jelas Ari.
Sedangkan permasalah Kedua, yakni kasus dugaan Ijazah Palsu yang dilakukan calon Wakil Gubernur Mawardi Yahya. Dimana masalah ini juga masih belum jelas dan perlu penyelidikan lebih lanjut.
"Kasus Ijazah STM Pertambangan milik Mawardi hingga saat ini belum jelas. Kami menginginkan Provinsi Sumsel mendapat calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang bebas dari kasus dan skandal apapun" pungkasnya.
Sementara Komisioner Bawaslu Sumsel, Iwan Ardiansyah SH yang menemui para pendemo menyambut baik penyampaian aspirasi yang disampaikan oleh LSM Fraksi ini.
Namun, untuk permasalah kasus dugaan Asusila dan Ijazah palsu, pihak Bawaslu Sumsel meminta semua pihak untuk menghormati aturan hukum yang ada dimana ada pihak yang berwenang untuk masalah ini.
"Kami sangat berterima kasih atas penyampaian aspirasinya, karena Bawaslu sendiri sangat membutuhkan peran masyarakat dalam mengawasi pilkada. Untuk permasalahan dugaan ijazah palsu dan asusila, kita tetap menghormati aturan yang ada" jelas Iwan.
Setelah menyampaikan aspirasi nya, puluhan pendemo akhirnya membubarkan diri dengan tertib.(tim)
