Di Bogor, Kadiskominfo Kenalkan Pengelolaan Infrastruktur E-Government Banyuasin
BANYUASIN, KabaRakyatsumsel.com — Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Banyuasin Erwin Ibrahim, ST., MM., MBA didaulat sebagai salah satu narasumber pada Workshop di Bogor, Provinsi Jawa Barat. Workshop yang digelar Kementerian Kominfo RI ini bertajuk ‘Workshop Infrastruktur E-Government Nasional” di Hotel Aston Sentul Lake Resort, Bogor, Senin (21/05/2018).
Acara ini merupakan fasilitasi dari Direktorat e-Government Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui penyediaan infrastruktur e-Government melalui Private Network Security (PNS) Box. Pada saat ini Pengelolaan data elektronik pemerintah yang andal bukan hanya sekadar kebutuhan masing-masing instansi sektoral. Lebih dari itu, guna memastikan layanan lembaga pemerintah berlangsung efektif dan efisien dibutuhkan pengelolaan terintegrasi.
Erwin Ibrahim dalam materinya menjelaskan tentang pengelolaan Infrastruktur e-Government di Kabupaten Banyuasin. Dinas Kominfo menurutnya memiliki peran sebagai Policy, think/tank, koordinasi, dan adminiatrasi. “Peran pelayanan publik berbasis elektronik dimulai sejak perencanaan sampai akuntabilitas” kata Erwin
Dalam mengatasi beberapa masalah yang terjadi antara lain belum adanya pusat infrastruktur yang meng- integrasikan seluruh pelayanan publik, kurangnya pemanfaatan dan kesadaran dari OPD tentang pentingnya integrasi TIK. Erwin mengungkapkan pihaknya akan melakukan beberapa langkah strategis antara lain menyediakan infrastruktur yang terencana terintregasi dan berkelanjutan, menyediakan produk hukum daerah yang mengatur tata kelola TIK, dan Sistem aplikasi elektronik integrasi pelayanan publik.
“Kita sudah dan sedang mengembangkan data center yang handal sebagi pusat pengendali infrastruktur TIK yang terintregasi. Kemudian melakukan manajemen internet protokol address, identitas server dan distribusi jaringan. Mengatur distribusi backbone, monitoring jaringan, mengedukasi ASN, mencari pembiayaan non APBD, dan memberdayakan infrastruktur publik” papar Erwin
Sementara, seperti dilansir dari laman resmi Keenkominfo RI, Kasubdit Teknologi dan Infrastruktur e-Government Bambang Dwi Anggono mengungkapkan saat ini dunia telah memasuki era connectivity dan internet of things (IoT) yang membuat batasan ruang diterjang dan waktu dipersingkat. Demikian juga dalam tata kelola pemerintahan, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau yang lebih dikenal dengan e-Government adalah sebuah keniscayaan
Ia melanjutkan PNS Box memanfaatkan teknologi Virtual Private Network (VPN) dengan arsitektur pemerintah provinsi berperan sebagai penghubung untuk pemerintah kabupaten dan kota. “Semua akan terkoneksi dengan seluruh Indonesia. Ke depan, dengan andanya interkoneksi ini diharapkan bisa digunakan untuk pertukaran data antar instansi, misalnya data kependudukan,” jelasnya.
Dalam Workshop Teknis Pengamanan Infrastruktur e-Goverment melalui PNSBox Tingkat Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa dan Sumatera, Ditjen Aptika memandu dan memberikan gambaran bagi Pengelola TIK pemerintah daerah untuk melakukan inventarisasi aplikasi, perangkat teknologi informasi, jaringan, dan data center yang ada. “Kita memerlukan penyamaan persepsi bagi para peserta seminar teknis infrastruktur e-Government melalui Private Network Security (PNS) Box,” tegasnya.
Melalui kegiatan itu pula, Bambang Dwi Anggona menargetkan pemetaan infrastruktur e-Government di seluruh instansi pemeritah pusat, provinsi, kabupaten dan kota. “Perlu kami tekankan bahwa data infrastruktur e-Government yang dimaksudkan merupakan data infrastruktur e-Government berasal dari seluruh unit kerja pada Instansi masing-masing.
Tak hanya itu, Kementerian Kominfo juga membantu menyiapkan pembekalan untuk aparatur sipil negara pengelola TIK. “Secara paralel kami juga mengadakan workshop teknis pengamanan infrastruktur e-Government bagi staf teknis sebagai upaya mewujudkan ASN Pemerintah Daerah yang mahir dalam menyelenggarakan infrastruktur yang andal,” jelasnya.
Kasubdit Teknologi dan Infrastruktur e-Government mengharapkan implementasi aplikasi dan layanan infrastruktur gratis dapat mempercepat pelaksanaan e-Government. “Para peserta workshop bisa mempercepat pelaksanaan e-government termasuk penerapan aplikasi seperti Simaya, Mantra dan PNS BOX. Selain itu Infrastruktur yang bisa digunakan adalah seperti hosting dan VPS,” harapnya.
Fitur Flesibel PNSBox
PNS Box merupakan sistem operasi berbasis UNIX yang diremasterisasi dari sistem operasi FreeBSD. Dengan penyempurnaan beberapa modul aplikasi antara lain keamanan jaringan, manajemen jaringan, web server diharapkan dapat lebih mudah diimplementasikan pada jaringan berskala kecil, besar, dan enterprise.
PNSBox dikembangkan dengan sistem berbasis open source yang memiliki fitur Pelayanan, Pengaturan, dan Pengamanan Jaringan; Proxy, Accelerator, dan Bandwidth Management; NMS dan Pelayanan Aplikasi dan email.
Dalam PNS Box memungkinkan untuk penambahan fitur-fitur lain sesuai dengan kebutuhan pengguna, misalnya database server atau database application management.
“Fitur-fitur dalam PNS Box bersifat fleksibel yang dapat diaktif/non-aktifkan sesuai kebutuhan, skala jaringan, dan speksifikasi hardware,” jelas Bambang.
PNS Box dirancang sebagai sistem yang memiliki kemiripan dengan sistem yang dikembangkan oleh komunitas internasional. Baik itu pfSense (berbasis sistem operasi FreeBSD); ShoreWall (berbasis sistem operasi Linux); dan BackTrack (berbasis sistem operasi Linux).
Workshop bertema “Pemetaan dan Sinergitas Infrastruktur e-Government Nasional bagi Kepentingan Penyelenggaraan Otonomi Daerah” ini diikuti 192 peserta dari jajaran pimpinan dan pengelola Infrastruktur e-Government pemerintah provinsi, kabupaten dan kota di Jawa dan Sumatera.Turut hadir sebagai pemateri Deputi Sarana dan Prasarana BAPPENAS, Sylvain Gauget dari Sofrecom, Kepala Diskominfo Provinsi Jawa Barat, Kepala Diskominfo Kota Bogor, dan Kepala Diskominfo Kab Banyuasin. (Adam/rell)
