Pangdam II/ Sriwijaya : Prajurit Tak Ikut Politik
PRABUMULIH, KBRS-Menyikapi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di Sumatera Selatan (Sumsel), Panglima Kodam II/Sriwijaya Mayjen TNI AM Putranto, S.Sos menegaskan, supaya prajurit di jajarannya terutama di wilayah Prabumulih untuk menjaga netralitasnya dalam Pilkada Serentak nanti.
"Sudah jelas aturannya, prajurit tidak boleh berpolitik. Kalau mau berpolitik, harus mengundurkan diri dari institusi TNI. Jadi, kita tegaskan prajurit di lingkungan Kodam II/Sriwijaya harus netral. Termasuk, Pilkada serentak di Prabumulih," ujar pria berpangkat jenderal bintang dua ini ketika diwawancarai sejumlah awak media, usai Sertijab Danyonzipur 2/SG dari Letkol CZi Burhanuddin,SE, Msi, kepada Mayor CZi Zamroni, Jumat (12/1/2018) di Kesatrian Balakarta Mayonzipur 2/SG.
Putranto menegaskan, jika ada oknum prajurit yang melanggar siap-siap untuk disanksi. Lanjutnya, sanksi yang diberikan bisa ringan atau berat tergantung dengan pelanggaran yang dilakukan prajurit tersebut.
"Kita akan tindak tegas sesuai aturan, jika ada yang berani melanggar. Kalau, sikap prajurit TNI netral dalam Pilkada serentak," ucapnya.
Untuk pengamanan Pilkada serentak, pihaknya juga telah berkordinasi dengan para Kapolda, Kapolres hingga Kapolsek. Pihaknya siap membackup atau menerjunkan personelnya untuk membantu pengamanan tersebut.
"Pilkada serentak harus bisa berjalan dengan lancar dan aman. Situasi di wilayah Kodam II/Sriwijaya tetap terjaga dan kondusif," kata perwira TNI yang mencintai olahraga offroad ini.
Ia juga mengingatkan, supaya personel di jajarannya, untuk tidak dekat-dekat yang namanya narkoba, sudah ada contoh prajurit yang dipecat karena terlibat narkoba.
"Jangan coba-coba terlibat narkoba, jika terbukti akan kita pecat. Termasuk personel kita di Prabumulih sudah ada yang kita berhentikan karena terlibat narkoba," tandasnya.
Dandim 0404/MPP, Letkol Inf Teadi Aulia Mula Uji, SE juga mangatakan, sesuai imbauan Pangdam II/Sriwijaya untuk menjaga netralitas dalam Pilkada Serentak. Sesuai ketentuan, TNI tidak punya hak dipilih dan memilih.
"Kalau melanggar, seperti kata Panglima harus siap kena sanksi tegas. Apalagi sesuai Undang-Undang (UU) prajurit TNI tidak boleh berpolitik," tegasnya.
Lanjut Teadi, pihaknya juga siap membantu pelaksanaan penyelenggaraan Pilkada serentak di wilayah teritorialnya.
"Akan kita terjunkan petugas, untuk membackup pengamanan Pilkada serentak. Apalagi di wilayah Kodim 0404/MPP, ada dua wilayah yang melaksanakan Pilkada serentak yaitu Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih," terangnya.
Sementara itu, Danyonzipur 2/SG, Mayor CZi Zamroni menegaskan, begitu pula di jajaran Yonzipur 2/SG. Semua prajuritnya diwanti wanti, untuk menjaga netralitas dalam Pilkada Serentak di 'Kota Nanas' ini.
"Sebagai pimpinan baru di lingkungan Yonzipur 2/SG, kita ingatkan sesuai perintah Pangdam II/Sriwijaya netralitas Pilkada serentak harus dijaga dan benar-benar dilaksanakan," tukasnya.
