Wagub Harap TPID Berperan Optimal Jaga Stabilitas Harga
“Keanggotaan TPID yang terdiri dari berbagai instansi pemerintahan daerah, Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, Bulog, BUMD, serta pihak terkait lainnya diharapkan mampu membuka jalan bagi terbangunnya sinergisitas dan koordinasi kebijakan dalam konteks stabilisasi harga,” ujar wagub.
Menurut Wagub, kenaikan harga barang yang tidak terkendali akan menyebabkan tingginya angka inflasi, dan inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat akan terus turun, sehingga standar hidup masyarakat akan menurun. “Pada sisi lain, inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (uncertainty) bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan,” kata Wagub.
Wagub menuturkan, dalam konteks pengendalian inflasi daerah diingatkan kembali agar kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bidang pertanian, peternakan, perikanan, infrastruktur, dan perdagangan perlu melaksanakan roadmap program kerja pengendalian inflai daerah jangka panjang hingga tahun 2021 secara konsisten serta melaporkannya ke TPID Provinsi Jambi. “Hal ini saya sampaikan mengingat masalah inflasi sebagai salah satu indikator strategis pembangunan,” tutur Wagub.
“Terkait dengan optimalisasi tugas TPID Provinsi Jambi, maka dengan ini saya instruksikan kepada jajaran OPD hendaknya, pertama, mempercepat penyelesaian dasar hukum operasi pasar produk pangan yang dilakukan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, kedua, mempercepat kerjasama antar daerah terutama daerah yang mengalami surplus pangan baik dalam Provinsi Jambi maupun dengan daerah di luar Provinsi Jambi, ketiga, mendorong efisiensi perdagangan terutama perdagangan pangan melalui optimalisasi Lelang Forward untuk produk pangan serta mulai merintis sistem resi gudang produk pangan, bekerjasama dengan pihak perbankan dan BUMN di Provinsi Jambi, dan keempat, mempercepat efektivitas lembaga penjamin kredit daerah serta program asuransi pertanian, peternakan dan perikanan bekerjasama dengan instansi terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Jasindo,” sambung Wagub.
Berkaitan dengan ketersediaan bahan pangan, Wagub menghimbau para bupati/walikota dan instansi teknis terkait untuk mendorong upaya peningkatan produksi melalui pemanfaatan lahan tidur, penggunaan bibit unggul, penyediaan saprodi pertanian dan perbaikan infrastruktur pendukung. Selain itu, perlu dilakukan kerjasama dengan lembaga penelitian, akademisi, organisasi kemasyarakatan dan aparat kemananan (TNI/Polri). “Sedangkan berkaitan dengan aspek konsumsi, saya menghimbau agar segenap aparatur pemerintah dan keluarganya untuk membiasakan mengkonsumsi pangan yang dihasilkan di Provinsi Jambi. Adapun berkaitan dengan aspek pendanaan, saya menginstruksikan agar instansi yang tergabung dalam TPID untuk memiliki anggaran rutin guna keperluan koordinasi seperti rapat, inspeksi mendadak, dan kunjungan kerja yang berkaitan dengan kegiatan stabilisasi harga bahan pangan,” pungkas Wagub.
Penjabat Sekretaris Daerah (Pj.Sekda) Provinsi Jambi, Drs. H. Erwan Malik, MM selaku Ketua TPID Provinsi Jambi menyampaikan bahwa pelaksanaan High Level Meeting TPID ini merupakan agenda rutin TPID Provinsi Jambi yang dilaksanakan setiap tahun. “Selain untuk mendengarkan arahan Gubernur Jambi dalam perencanaan kegiatan/program kerja TPID di seluruh wilayah Provinsi Jambi, acara High Level Meeting juga menjadi wadah dalam melakukan evaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan masing-masing TPID kabupaten/kota dalam menjaga stabilitas harga di daerah serta memperkuat kerjasama dan koordinasi antara TPID yang ada di Provinsi Jambi,” jelas Pj. Sekda.
Erwan Malik mengatakan, TPID berkomitmen untuk memastikan distribusi barang-barang kebutuhan pokok melalui kegiatan inspeksi mendadak (sidak) bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada akhir Mei 2017. “Kegiatan sidak juga dilakukan menjelang bulan Ramadhan pada akhir Mei 2017 yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jambi. Kegiatan sidak tidak hanya memantau arus distribusi barang, tetapi juga memantau stok barang kebutuhan pokok, dan menjaga kualitas barang agar aman dikonsumsi oleh masyarakat. Kegiatan sidak dilakukan di pasar dan di gudang-gudang distributor bahan pangan dan energi, bekerjasama dengan aparat penegak hukum dan instansi vertikal terkait,” lanjut Sekda.
Sekda menambahkan bahwa sebagai organisasi yang dinamis dan terus berkembang, TPID juga menyadari pentingnya pengembangan Sumber Daya Manusia anggota melalui capacity bulding tim kebijakan TPID provinsi dan kabupaten/kota se Provinsi merencanakan untuk
berdiskusi bersama Bappenas Republik Indonesia untuk membahas program pengendalian inflasi pemerintah pusat dan daerah, kendala-kendala yang dihadapi, serta rekomendasi yang perlu disampaikan kepada pemerintah pusat.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jambi, V. Carlusa dalam sambutannya menyampaikan, inflasi Provinsi Jambi pada Triwulan II 2017 diperkirakan berada dikisaran 4,92% - 5,42% (yoy), meningkat dibandingkan inflasi triwulan sebelumnya (2,85% yoy), sedangkan inflasi pada akhir tahun diperkirakan pada kisaran 4,19% - 4,69% (yoy).
“Secara keseluruhan, inflasi tahun 2017 dipengaruhi oleh kemungkinan kenaikan harga BBM, dampak kenaikan tarif tenaga listrik serta kelangkaan bahan pasokan akibat kondisi cuaca yang mempengaruhi hasil panen tanaman terutama sayuran. Sementara faktor yang mendorong inflasi lebih tinggi dari proyeksi adalah anomali cuaca, tarif tenaga listrik, dan kenaikan harga BBM,” jelas Kepala Perwakilan BI Jambi.
V. Carlusa mengharapkan supaya High Level Meeting TPID Provinsi Jambi dan Forum Komunikasi Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) dapat memberikan manfaat bagi peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jambi (tim).
