News BreakingNews
Live
wb_sunny

Breaking News

Alasan Bayar Honor TKS Potong Uang Klaim BPJS

Alasan Bayar Honor TKS Potong Uang Klaim BPJS

BANYUASIN , KBRS  - Dengan alasan untuk membayar uang honor Tenaga Kerja Sukarela (TKS) di salah satu Puskesmas ‎di Kecamatan Rantau Bayur, pihak Puskesmas diduga telah melakukan pemotongan terhadap uang klaim asuransi BPJS sebesar 15 sampai 20 persen.

Seperti yang dikatakan salah seorang Bidan yang tidak mau di sebutkan nama nya , kalau ia yang  bertugas di kecamatan Rantau Bayur  tidak mengetahui berapa nominal klaim BPJS setiap pasien yang berobat.

"Kami benar - benar tidak tahu berapa uang klaim BPJS, jadi kami  minta kejelasan dari Puskesmas berapa uang klaim BPJS itu yang sebenar nya," katanya

‎Menurut Bidan yang minta identitasnya dirahasiakan ini, pembayaran uang honor para TKS tersebut menjadi tanggung jawab pihak dinas terkait atau Kepala Puskesmas sesuai dengan SK yang diterbitkan oleh instansi tempat mereka bertugas. Bukan malah dibebankan kepada bidan atau tim medis lainnya.

"Memotong uang klaim BPJS.Jelas itu menyalahi aturan, apalagi  pemberitahuan nya hanya bersifat lisan dan tidak tertulis," ujarnya

Dia menjelaskan , akibat uang yang didapatnya dari klaim BPJS setiap bulannya menjadi berkurang dari sebelumnya. Dia menilai dana klaim BPJS‎ di Puskesmas tempatnya bekerja tidak dikelolah dengan baik, sehingga menyebabkan terjadinya selisih dalam pembayaran uang klaim BPJS tersebut.

"Saya melakukan klaim beberapa orang pasien BPJS, tapi uang yang saya dapat tidak sesuai dengan jumlah pasien. Sementara ada bidan lain yang tidak melakukan klaim satu pasienpun, bisa dapat lebih banyak dari saya," tegasnya

Dia berharap, agar permasalahan yang baru berjalan sekitar tiga bulan ini, dapat segera ditindak lanjuti oleh pemerintah Banyuasin atau instansi yang terkait.

"Saya pribadi berharap persoalan ini bisa segera diselesaikan. Apakah memang diperbolehkan, pihak Puskesmas melakukan pemotongan uang klaim BPJS seperti di Puskesmas tempat saya bekerja ini ," harapnya.

Terpisah, Anggota DPRD Banyuasin Joko Susilo dari Fraksi Gerindra ketika di mintai keterangan di ruaNg kerjanya Senin (20/2)  mengatakan, dirinya sangat  menyangkan jika memang hal ini terjadi. Sebab secara subtansi uang  BPJS tersebut memang dipergunakan untuk tenaga medis bidan ataupun perawat.

"Jelas tenaga medis menjadi prioritas pemerintah, apa lagi Sumsel mengagungkan program Sumsel Sehat, artinya program itu harus relepan dengan pelaksana tugas kesehatan hal ini tentunya  tenaga medis ," jelasnya

Menurutnya, bagaimana akan tercipta masyarakat yang sehat, jika hak dari para medis dan tenaga kesehatan tidak diberikan secara utuh. Hal ini jelas menjadi sebuah pukulan bagi pemerintah.

"Bisa dikatakan menepuk air di dulang, karena Sumsel Sehat hanya akan menjadi sebuah program seremonial saja. Untuk itu, fraksi Gerindra meminta kepada mereka (tenaga medis. red), agar membawa persoalan ini kerana hukum, kami akan  siap mendampingi mereka untuk mendapatkan haknya secara utuh," saran nya

Oleh sebab itu lanjut Joko , dia menegaskan, pihak instansi terkait harus searah dan selalu terbuka dalam hal anggaran BPJS.

"Tenaga medis itu  berhak  mengetahui jumlah besaran klaim perawatan yang telah mereka lakukan. Sehingga bisa tercipta tata kelolah pemerintahan yang baik," pungkasnya. (Adam Malik)

Tags

Newsletter Signup

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.