Tarik Ulur Kepentingan dalam Pengukuhan Pejabat Prabumulih
"Belum Final," ungkap Kepala BKD Prabumulih Drs H Muhammad Ali menjawab konfirmasi media ini terkait hal ini, via sms, Kamis (12/1). Ia masih enggan berkomentar mengenai pengukuhan pejabat yang diamanatkan oleh PP 18 tahun 2016.
Para pejabat Prabumulih tampaknya banyak yang tutup mulut menyikapi hal ini. Dari informasi yang dihimpun, ada tarik ulur penempatan Kepala Dinas Kesehatan Prabumulih, Direktur RSUD Prabumulih dan Kepala Dinas PU.
dr Hesty yang menjabat Plt Kepala Dinas Kesehatan, tak mau menduduki jabatan Kadis Kesehatan Prabumulih definif. Muncul nama Direktur RSUD dr Rusmini yang akan menduduki jabatan Kadis Kesehatan Prabumulih.
Posisi Rusmini akan ditempati oleh Adi Kuanto Kabag TU RSUD Prabumulih.
Posisi M Supi sebagai Kepala Dinas PU Prabumulih pun akan digeser oleh Ir H Beni Akbari Kabid Bina Marga. M Supi akan dibangkupanjangkan hingga memasuki masa pensiun. Namun semua ini masih menjadi teka-teki. Hingga nantinya Walikota Prabumulih H Ridho Yahya yang akan mengumumkan susunan kabinetnya.
Aroma permainan uang pun mulai menghembus. Tampaknya belum cepat dilakukannya pengukuhan pejabat eselon ini terkait besarnya "upeti" yang disepakati.
Ketua LSM LAKI Prabumulih Mulwadi pun menyoroti hal ini. "Harus cepat dilakukan pengukuhan pejabat eselon ini, jangan sampai muncul dugaan permainan uang akibat tertundanya pengukuhan ini. Padahal dalam PP 18 2016 jelas diatur sanksi jika telat melakukan pengukuhan jabatan dan penyusunan nomenklatur SKPD Prabumulih," jelas Mulwadi.(bmg)
