DPRD Akan Tindaklanjuti Tuntutan Aksi Damai Solidaritas Masyarakat Peduli Muba 712
Hal Tersebut disampaikan Abusari Saat Jumpa pers di saat Acara Uji Kompetensi Wartawan yang diselenggarakan Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kurnaedi St. Di Wisma Atlet Rabu.(22/12/2016) Mutasi Rotasi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Duga Tidak ada Izin Rekomendasi Tertulis Dari Menteri Dalam Negeri (MENDAGRI) hal itu Bertentangan dengan Undang - Undang ASN.salah satu fungsi DPRD Adalah Pengawasan.Untuk itu Tugas kita Menindak lanjuti Laporan lembaga Masyarakat yang Berkaitan Dengan kepemerintahan maka akan segera kita jalankan,
Abusari Menambahkan ",pihak kita telah menerima surat Laporan dari beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Salah satunya Solidaritas Masyarakat Pedulu Muba Terkait permasalahan ini
kita akan sesegera mungkin merancang suratnya Sebelum tanggal (28/12/2016) Bersamaan dengan itu saya akan perintahkan seluruh Komisi satu berangkat ke Mendagri Dengan KASN Saya akan Perintahkan juga Pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Muba untuk Mendampingi walaupun Kepala BKD dua-duanya Lagi Bermasalah Tentunya saya akan Menugasi Kepala Bagian (KABAG) nya.
Menurut Informasi yang kami dapatkan perombakan Eselon Pejabat Pemerintah Oleh Plt Bupati Muba tersebut belum mendapatkan izin Rekomendasi tertulis dari Mendagri. Tentunya, hal ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang ASN.
Masih Abusari.Berapa waktu lalu kami telah mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Solidaritas Masyarakat Peduli Muba terkait adanya dugaan penyalah gunaan wewenang Plt Bupati Muba dalam melakukan perombakan jabatan di lingkungan Pemkab Muba.Atas dasar RDP tersebut.maka kami akan mengevaluasi dan melakukan rapat musyawarah untuk menindak lanjuti Permasalah yang ada di muba.Apabila surat rekomendasi tersebut tidak ada tanggapan maka, saya sendiri yang akan menyampaikannya kepada Mendagri bahkan sampai ke Presiden bilah perlu jika itu terbukti,”tutupnya.(Redi)
