2993 PHL di Prabumulih Diverifikasi
PRABUMULIH, KBRS-Gedung Perkantoran Pemkot Prabumulih di Desa Pangkul mendadak ramai didatangi PHL diberbagai SKPD dan unit Kerja Pemkot Prabumulih. Mereka diminta untuk verifikasi data dan tatap muka langsung untuk mengambil berkas di BKD Kota Prabumulih, lantai 3 Perkantoran Pemkot Prabumulih.
Kepala BKD Prabumulih Drs Muhammad Ali saat dibincangi di ruangannya, Selasa (13/12) menyatakan bahwa PHL ini dimintai verifikasi dan tatap muka langsung mengingat saat ini tenaga PHL sangat dibutuhkan untuk membantu kelancaran tugas di SKPD dan Unit Kerja di Pemerintah Kota Prabumulih.
"Sesuai arahan Walikota Prabumulih, yang meminta para PHL ini diperhatikan dan ditingkatkan kinerjanya dengan verfikasi absen kehadiran kerja maksimal 90 persen, agar dapat membantu kinerja dimasing-masing Unit Kerja dan SKPD Pemkot Prabumulih," tutur mantan Sekretaris BKD Prabumulih ini.
Dari 2993 PHL yang diverifikasi, ada 39 orang PHL yang tidak direkomendasi oleh BKD.
"Tingkat kehadiran mereka rendah dan tak sesuai data yang ada di BKD Prabumulih," terangnya.
BKD membagi jadwal verifikasi per 500 orang selama kurang lebih dua hari terhitung Selasa (13/12) hingga gedung Pemkot Prabumulih lebih ramai dari biasanya.
Saat ini PNS Struktural di Pemkot Prabumulih hanya berkisar 2000 orang dan selebihnya adalah tenaga fungsional.
"Makanya peran dan tugas PHL sangat penting ditambah lagi mereka adalah warga Prabumulih, menetap dan berdiam di Prabumulih," lanjut Muhammad Ali.(bmg)
Kepala BKD Prabumulih Drs Muhammad Ali saat dibincangi di ruangannya, Selasa (13/12) menyatakan bahwa PHL ini dimintai verifikasi dan tatap muka langsung mengingat saat ini tenaga PHL sangat dibutuhkan untuk membantu kelancaran tugas di SKPD dan Unit Kerja di Pemerintah Kota Prabumulih.
"Sesuai arahan Walikota Prabumulih, yang meminta para PHL ini diperhatikan dan ditingkatkan kinerjanya dengan verfikasi absen kehadiran kerja maksimal 90 persen, agar dapat membantu kinerja dimasing-masing Unit Kerja dan SKPD Pemkot Prabumulih," tutur mantan Sekretaris BKD Prabumulih ini.
Dari 2993 PHL yang diverifikasi, ada 39 orang PHL yang tidak direkomendasi oleh BKD.
"Tingkat kehadiran mereka rendah dan tak sesuai data yang ada di BKD Prabumulih," terangnya.
BKD membagi jadwal verifikasi per 500 orang selama kurang lebih dua hari terhitung Selasa (13/12) hingga gedung Pemkot Prabumulih lebih ramai dari biasanya.
Saat ini PNS Struktural di Pemkot Prabumulih hanya berkisar 2000 orang dan selebihnya adalah tenaga fungsional.
"Makanya peran dan tugas PHL sangat penting ditambah lagi mereka adalah warga Prabumulih, menetap dan berdiam di Prabumulih," lanjut Muhammad Ali.(bmg)
