Tak Sepakat Dibentuk Provinsi Sumsel Barat
LUBUK LINGGAU, KBRS-Presidium pembentukan Propinsi Sumsel Barat (Sumselbar), terus mengupayakan wacana pemekaran propinsi. Beberapa waktu lalu, Presidium Sumselbar berkunjung ke Mabes Polri, untuk menggalang dukungan terhadap pembentukan propinsi Sumselbar.
Di tengah derasnya upaya pihak Presidium Sumselbar mengupayakan pemekaran, salah seorang anggota DPRD Kabupaten Musirawas, Alamsyah A Manan, justru tidak sependapat dan menolak wacana pemekaran Propinsi Sumselbar. Ia berpendapat bahwa, pemekaran justru hanya akan membuat beban negara bertambah berat.
"Pemekaran suatu propinsi baru, hanya akan memberatkan keuangan negara atau APBN. Kita harus peka dan sadar melihat kondisi negara kita yang sedang susah. Sebab, saat ini sebagaimana kita ketahui, ada pemangkasan dana bagi hasil migas. Karena, pada tahun 2016 ini, negara kita mengalami defisit kurang lebih Rp 133 triliun," kata Alamsyah A Manan.
Menurutnya, pemekaran kadang sering melenceng dari tujuan awal, yaitu meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan perekonomian masyarakat, dan meningkatkan pembangunan daerah.
"Namun pada kenyataannya, pemekaran hanya dijadikan ajang bagi-bagi kue kekuasaan, beli mobil dinas baru, bikin gedung megah-megah. Semua itu tidak ada kaitannya dengan masyarakat," katanya.
"Coba tanya kepada masyarakat didaerah pemekaran, apakah mereka menikmati hasil pemekaran?. Jawabnya jelas tidak, pemekaran hanya bermanfaat untuk pemegang kekuasaan saja," sambungnya.
Dilanjutkan, Pemprov Sumsel telah memberikan bantuan Rp40 miliar yang bersumber dari APBD propinsi.
"Itu bentuk perhatian pemerintah propinsi terhadap kita (Kabupaten Musirawas). Kalau alasannya juga mengenai pelayanan publik, itu juga tak masuk akal, sebab tidak tiap hari harus berurusan ke propinsi," ujarnya.
Ditambahkan, berkaca dengan Propinsi Sumut, yang memiliki 25 kabupaten dan 8 kota, bila dibandingkan Propinsi Sumsel yang memiliki 17 kabupaten/kota. Padahal di Sumut ada 4 kabupaten, Nias yang merupakan pulau terpencil di propinsi ini.
Malka, kami tidak mendukung pemekaran. Yang harus dilakukan pemerintah saat ini adalah meningkatkan pelayanan publik, dengan memaksimalkan APBD yang tersedia untuk mensejahterakan masyarakat, itu yang harus dilakukan, bukannya sibuk dengan wacana pemekaran," katanya.(sripo)
Di tengah derasnya upaya pihak Presidium Sumselbar mengupayakan pemekaran, salah seorang anggota DPRD Kabupaten Musirawas, Alamsyah A Manan, justru tidak sependapat dan menolak wacana pemekaran Propinsi Sumselbar. Ia berpendapat bahwa, pemekaran justru hanya akan membuat beban negara bertambah berat.
"Pemekaran suatu propinsi baru, hanya akan memberatkan keuangan negara atau APBN. Kita harus peka dan sadar melihat kondisi negara kita yang sedang susah. Sebab, saat ini sebagaimana kita ketahui, ada pemangkasan dana bagi hasil migas. Karena, pada tahun 2016 ini, negara kita mengalami defisit kurang lebih Rp 133 triliun," kata Alamsyah A Manan.
Menurutnya, pemekaran kadang sering melenceng dari tujuan awal, yaitu meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan perekonomian masyarakat, dan meningkatkan pembangunan daerah.
"Namun pada kenyataannya, pemekaran hanya dijadikan ajang bagi-bagi kue kekuasaan, beli mobil dinas baru, bikin gedung megah-megah. Semua itu tidak ada kaitannya dengan masyarakat," katanya.
"Coba tanya kepada masyarakat didaerah pemekaran, apakah mereka menikmati hasil pemekaran?. Jawabnya jelas tidak, pemekaran hanya bermanfaat untuk pemegang kekuasaan saja," sambungnya.
Dilanjutkan, Pemprov Sumsel telah memberikan bantuan Rp40 miliar yang bersumber dari APBD propinsi.
"Itu bentuk perhatian pemerintah propinsi terhadap kita (Kabupaten Musirawas). Kalau alasannya juga mengenai pelayanan publik, itu juga tak masuk akal, sebab tidak tiap hari harus berurusan ke propinsi," ujarnya.
Ditambahkan, berkaca dengan Propinsi Sumut, yang memiliki 25 kabupaten dan 8 kota, bila dibandingkan Propinsi Sumsel yang memiliki 17 kabupaten/kota. Padahal di Sumut ada 4 kabupaten, Nias yang merupakan pulau terpencil di propinsi ini.
Malka, kami tidak mendukung pemekaran. Yang harus dilakukan pemerintah saat ini adalah meningkatkan pelayanan publik, dengan memaksimalkan APBD yang tersedia untuk mensejahterakan masyarakat, itu yang harus dilakukan, bukannya sibuk dengan wacana pemekaran," katanya.(sripo)
