Pembahasan APBD-P PALI Tuai Pro-Kontra
Adi Warsito yang mewakil Fraksi PDI-P menjelaskan kondisi keuangan yang mengalami penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) di Kabupaten/Kota se Indonesia. "Pemerintah memberikan solusi untuk meminjam keuangan di Perbankan, untuk perencanaan pembangunan daerah, namun Pemkab PALI harus hati-hati jangan sampai ada kesalahan," jelas Adi.
"Wilayah ini mengalami defisit anggaran, dikarenakan turunnya pendapatan asli daerah dan anjlok nya anggaran daerah , khususnya retribusi daerah, dan lemahnya kinerjanya dari satuan kerja perangkat daerah (SKPD), serta kurangnya sumber daya manusia (SDM) itu sendiri,oleh karena itu perlu intropeksi diri dalam perencanaan pembangunan kedepannya," lanjut Adi.
Sementara itu Darmadi Suhaimi SH Fraksi PAN, melihat kondisi sekarang belum pas, untuk membahas RAPBD P, sebelum perlu terlihat pembangunan daerah, dan sebelum adanya pembangunan harus ada perencanaan terlebih dahulu dan rancangan agar bisa maksimal, bahkan perencanaan harus sesuai dengan nota pesan yang di usulkan oleh Dinas terkait.
Lanjutnya Irwan ST Fraksi Golkar, sebelum disahkan RAPBD P, perlu perencanaan yang mantap serta optimal,memang APBD P ini untuk mendongkrak perencanaan pembangunan daerah lebih cepat dan meningkat pesat, apalagi daerah otonom baru (DOB), perlu dana yang cukup, dan harus memiliki SDM yang cukup.
Sebelum perencanaan pembangunan dimulai ,terlebih dahulu harus membentuk tim khusus, dan harus berkomunikasi baik dengan legislatif, untuk mendorong percepatan pembangunan daerah, dalam mempercepat daerah perlu ada kerja sama dengan baik serta profesional, antara eksekutif dan legislatif, mudah-mudahan bisa mencapai visi dan misi Bupati PALI. (sendi)
