Wakil Rakyat Pertanyakan HGU PT BRK
Hal ini dilontarkan Hilmin saat sidang paripurna DPRD OI, Senin (15/8) sesaat sebelum sidang ditutup oleh Wakil Ketua Wahyudi, ST. Saat itu dengan tegas Hilmin meminta Pemkab OI membentuk tim untuk segera mengaudit kebenaran HGU PT BRK yang dianggapnya tidak sesuai.
"Saya mendapat laporan yang cukup banyak dari masyarakat Dapil saya. Jadi saya berharap Pemkab OI harus segera turun tangan terkait hal ini. Selain itu plasma bagi rakyat sebesar 20 persen pun tidak ada sama sekali diberikan pada masyarakat, padahal hal ini sudah jelas-jelas wajib dikeluarkan pihak perusahaan," cetus Hilmin.
Selain itu politisi partai demokrat itu juga meminta pihak DPRD OI untuk membentuk pansus dalam menyikapi hal ini, karena Hilmin berpendapat masalah ini sudah lama namun dibiarkan saja berlarut-larut tanpa kejelasan.
"Kita juga meminta kejelasan CSR bagi masyarakat yang hingga saat ini tidak tahu apa yang telah diberikan perusahaan sebagai timbal balik untuk masyarakat. Setahu saya dalam tiap tahun hanya seekor sapi saja yang diberikan perusahaan saat hari raya qurban, tentu tidak sesuai dengan perusahaan yang cukup besar itu," imbuh Hilmin seraya diamini oleh anggota dewan lainnya Rahmadi, Herman dan Azmi yang notabene dari Komisi IV.
Sementara, Wakil Ketua II DPRD OI Wahyudi ST menanggapi positif pernyataan tersebut, menurut dia dalam waktu dekat pihaknya akan membentuk pansus dengan mengadakan banmus terlebih dahulu. Selain terkait HGU dirinya juga akan membentuk pansus limbah bagi perusahaan.
"Salah satu contoh, PT Arwana kita ketahui tidak mempunyai pengolahan limbah cair. Limbah tersebut kita duga dibuang ke sungai, sehingga kondisi saat ini banyak ikan yang mati disungai akibat limbah," tukas Yudi, saat media KabaRakyatsumsel.com OI menyambangi ke kediamannya.( lbs)
